peraturan presiden no 16 tahun 2015. TB Simatupang No. peraturan presiden no 16 tahun 2015

2023 Penerbitan Putusan MK. Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 95, LN. PERPRES No. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang. STATUS PERATURAN. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. 47. Melalui penelitian hukum doktriner, didapatkan bahwa. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. : S. 2016/NO. PERPRES No. 27, LN. RPerpres tentang Pemberian Penghargaan di. PERPRES No. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah digunakan selama 8 tahun pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L/D/I. 101, LL SETKAB : 19 HLM. 46 Tahun 2015. 2015. 221, LL SETKAB : 8 HLM. Nomor. METADATA PERATURAN. go. (PERPRE54/2015) PERPRES 16/2018 JAMINAN PENAWARAN • Jaminan Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pengadaan di atas RplO Miliar • Nilai jaminan sebesar 1% -3% HPS JAMINAN 5ANGGAH BANDING • Jaminan Sanggah BandingPasal 16 (1) Di tingkat provinsi dibentuk TKPK Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. peraturan presiden republik indonesia nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. 2015. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penggunaan Bahasa. Pro. 7, LN. Bentuk. 2015. Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) ;2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 106, LN. Kabinet Kerja periode tahun 2014 – 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial; Mengingat : 1. PERPRES No. Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan. 4 Thn 2015. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Menteri Keuangan No. 2021/No. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja. 180, JDIH. 50. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol5 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001. Keputusan Presiden. Keputusan Presiden No Keppres No. termaksud pada pasal 16 Penetapan Presiden ini. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 1 Pada saat PeratLlran Menteli ini. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2023/No. dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2015. 23 Kali Unduh. 16, LN. go. Nomor 4 Bentuk Peraturan Presiden (PERPRES) Bentuk Singkat PERPRES Tahun 2015 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 16 Januari 2015 Tanggal Pengundangan. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan secara resmi oleh Menteri. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 2015. Terjemahan Resmi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018_1480_1. No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Pemerintah. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT BAB I KETENTUAN UMUM. 11, LN. Mencabut : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 221, LL SETKAB : 8 HLM Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. 32 , LL : 7 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 4. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Badan Ekonomi Kreatif. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. No. Indonesia, Pemerintah Pusat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004; c. 63, LN. Di tahun 2018 hingga Juli 2018, LKPP sudah mengeluarkan 31 produk hukum. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. PERPRES No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 126 Tahun 2022 Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Sekretariat. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023. 103, LN. U. PERPRES No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Dalam Negeri. 2015. Keputusan Menteri. Maizar Radjin, SE. E. Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2015 ke dalam gaji pokok pegawai. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Kementerian Sosial. 2021/No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. 16, LN. Tipe Dokumen. menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. 165, LN. 2015/NO. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015_968_1. Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. 16, LN. PP No. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Nomor. 16 Thn. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, 1. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Undang-Undang Nomor 39 Tahun. GO. Pasal 16 (1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat. 54 Thn 2010, Lampiran I Perpres No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Badan Pertanahan. Status: BERLAKU. 33, LL SETNEG : 11 HLM. Berlaku. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. 2015. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri T. E. 145, LN. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 8. METADATA PERATURAN. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. METADATA. 2007 1. Tahun 2014 Nomor 400); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun. 33/PMK. Ringkasan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. Penunjukan Tim Pengembangan Inovasi Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. go. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 5. U. 46, LN. 30, jdih. Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nomor. 2019. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. 9. NOMOR 16 TAHUN. , QRMA, CRGP • 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem. Indonesia, Pemerintah Pusat. 286, LL SETKAB : 5 HLM. 2023/No. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 180, jdih. pdf Unduh File : BAGIKAN . 2019. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Peraturan Perundang-undangan. 2013. 237, TLN No. peraturan. . Tipe Dokumen. Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 2015/NO. 2015/NO. 8 tahun 1959, maka masa jabatan Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian, disesuaikan dengan masa duduk D. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2021. INFOASN. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim. 2015/NO. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan MATERI. Instruksi Presiden. Rasuna Said, Kav B-2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 131 Tahun 2015 Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. B. 16/2018 dan ini tercermin dari ke-17 aturan turunan dari perpres tersebut, diantaranya Agen. 289/2016. Judul. Kementerian Sosial. 16 Tahun 2018) sebagai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia, tertanggal 16 Maret 2018. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. 43, LL SETKAB : 19 HLM.